Jakarta, berindonews. Id–|
Pernyataan provokatif Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang menantang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan taruhan “mencium lutut” jika mampu membangun daerah dengan anggaran Rp6 triliun, dinilai publik sebagai upaya mengalihkan perhatian dari substansi masalah.
Alih-alih memberikan jawaban konkret atas kritik masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, respons yang muncul justru berorientasi pada sensasi dan adu gengsi, meninggalkan persoalan mendasar yang seharusnya diselesaikan.
Krisantus melontarkan pernyataan kontroversial tersebut saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (9/4). Langkah ini merupakan respons langsung terhadap viralnya video yang membandingkan kondisi jalan rusak di wilayahnya dengan pembangunan yang dinilai lebih baik di Jawa Barat, yang memicu aspirasi publik agar pola manajemen Dedi Mulyadi diterapkan di Kalbar.
“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” tegasnya di hadapan para pejabat
Menanggapi hal tersebut, sorotan publik justru menyoroti pola komunikasi yang dinilai tidak dewasa. Banyak pihak menegaskan, masyarakat tidak pernah meminta taruhan semacam itu. Perbandingan yang muncul di media sosial adalah bentuk kekecewaan rakyat terhadap pelayanan dasar yang belum maksimal, bukan ajang perlombaan siapa yang lebih hebat.
Publik menilai, tantangan tersebut adalah cara mudah untuk mengalihkan fokus. Daripada menjelaskan strategi perbaikan atau efisiensi anggaran, perdebatan justru bergeser ke hal-hal yang tidak substansial.
“Ini bukan soal siapa mencium lutut siapa. Ini soal pertanggungjawaban. Jika anggaran tersedia namun hasilnya belum terlihat, maka publik berhak bertanya: di mana letak persoalannya? Apakah teknis, perencanaan, atau manajemennya?” ujar salah satu pengamat kebijakan publik.
Masyarakat menekankan, jabatan publik adalah amanah untuk bekerja, bukan ajang pamer ego. Kritik soal jalan rusak adalah fakta yang harus diselesaikan, bukan dijawab dengan tantangan personal yang tidak mendidik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dedi Mulyadi. Namun, satu hal yang jelas: rakyat menuntut hasil kerja, bukan drama politik.
(Red)
