Aceh-Berindonews. Id|
Banjir yang melanda Aceh dan beberapa wilayah lain di Sumatera melumpuhkan sebagian besar fasilitas kesehatan, terutama puskesmas di daerah aliran sungai. Kondisi ini menjadi peringatan perlunya penguatan layanan kesehatan berbasis mobile atau bergerak langsung ke masyarakat dan sistem respons cepat menghadapi bencana.
Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Gurendro Putro, mengemukakan, banjir yang terjadi di Aceh dan Sumatera pada akhir November 2025 telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Bahkan, hampir semua fasilitas umum di daerah aliran sungai rusak, seperti jalan, jembatan, dan perkantoran.
”Banjir juga merusak fasilitas kesehatan. Beberapa rumah sakit memang masih berfungsi, tetapi data menunjukkan mayoritas puskesmas yang berada di aliran sungai rusak semua,” ujarnya dalam webinar bertajuk ”Dampak Banjir Sumatera terhadap Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Ketahanan Penduduk” di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Gurendro menjelaskan, saat terjadi banjir di Aceh, layanan kesehatan diarahkan agar masyarakat datang ke puskesmas terdekat yang tidak terdampak banjir. Artinya, akses pelayanan kesehatan dialihkan ke fasilitas terdekat yang masih bisa beroperasi.
Namun, hal itu tak selalu berjalan mudah. Sebab, banyak puskesmas, termasuk petugas atau tenaga kesehatan, di area itu terdampak banjir. Karena itu, warga disarankan mengakses layanan di fasilitas kesehatan terdekat lain, termasuk praktik swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar tak ada biaya tambahan.
Banjir juga merusak fasilitas kesehatan. Beberapa rumah sakit memang masih berfungsi, tetapi data menunjukkan mayoritas puskesmas yang berada di aliran sungai rusak semua.
Berkaca dari kondisi itu dan riset BRIN di lokasi, Gurendro merekomendasikan penguatan layanan kesehatan secara mobile sebagai langkah antisipasi menghadapi bencana banjir pada masa depan. Jadi, layanan kesehatan harus didukung tim gerak cepat yang mampu menjangkau langsung area terdampak, terutama daerah yang sulit diakses.
Selama ini pengalaman di lapangan menunjukkan kendaraan dengan penggerak dobel gardan menjadi kebutuhan penting. Sebab, sebagian besar wilayah terdampak banjir hanya bisa dijangkau dengan jenis kendaraan tersebut.
Gurendro menyebut di lokasi bencana sudah ada dokter yang mendatangi langsung warga, tetapi sifatnya sporadis dan belum terorganisasi secara sistematis. Padahal, pola pelayanan jemput bola ini sangat dibutuhkan, terutama bagi warga yang sakit dan tak mampu datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
Dalam aspek tata kelola data, Gurendro juga menilai pencatatan dan pelaporan kesehatan secara daring atau online menjadi kebutuhan mendesak. Sebab, saat banjir terjadi, banyak arsip penting seperti buku pencatatan, berkas administrasi, dan pedoman pelayanan yang hilang karena terendam air.
Lebih lanjut, Gurendro juga menekankan pentingnya program trauma healing bagi masyarakat, khususnya anak-anak agar mereka bisa kembali ceria dan tidak terbelenggu oleh pengalaman traumatis akibat bencana. Pemulihan mental anak ini penting agar mereka dapat menjalani kehidupan secara normal dan tetap mampu meraih cita-citanya.
Pemberdayaan masyarakat
Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Zainal Fatoni mengatakan, sistem kesehatan tak hanya bertumpu pada layanan medis, tetapi juga harus didukung pemberdayaan masyarakat. Edukasi kepada warga, termasuk di lokasi pengungsian, menjadi bagian penting upaya tersebut, terutama dalam meningkatkan kesadaran akan kesehatan.
Salah satu contohnya adalah pemenuhan kebutuhan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi bayi. Hal ini penting mengingat mayoritas makanan yang tersedia di pengungsian disiapkan untuk orang dewasa. Karena itu, warga perlu diberi pemahaman agar kebutuhan gizi bayi tetap terpenuhi.
Terkait dengan tantangan dan impikasi kebijakan ke depan, Zainal menyoroti pemanfaatan data kependudukan serta integrasi informasi berbasis wilayah. Pemanfaatan data kependudukan yang memuat kelompok rentan, kapasitas layanan, dan risiko multibahaya terkini akan mendukung upaya penanganan bencana lebih optimal.
”Kemudian perlu juga meminimalkan dampak bencana banjir terhadap sanitasi dan kesehatan dengan memprioritaskan wilayah rawan bencana serta kelompok rentan. Hal ini bisa dilakukan melalui penguatan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, sanitasi darurat berbasis komunitas, dan kontinuitas layanan esensial bagi ibu dan anak,” tuturnya.
Zainal menekankan, ke depan Indonesia perlu terus meningkatkan sistem kesehatan yang tangguh dalam menghadapi situasi bencana. Sistem ini termasuk mengatasi ketimpangan akses layanan kesehatan antarwilayah dan antarkelompok penduduk.
”Sistem kesehatan yang tangguh memerlukan koordinasi lintas sektor agar tak ada yang tertinggal. Dalam konteks banjir kemarin, selama ini kerap didengungkan one health approach. Jadi, kesehatan tak hanya dari warga, tetapi juga lingkungan, termasuk hewan dan tumbuhan,” ucapnya.
(Red)
