Jakarta —Berindonews.id|
Polemik pengelolaan lahan parkir di kawasan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) kembali mencuat menyusul adanya informasi tindakan pengamanan di lokasi tersebut pada 1 Januari 2026 dini hari. Sejumlah pihak kini meminta klarifikasi resmi dari manajemen PT JIEP terkait peristiwa tersebut.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pada Rabu, 1 Januari 2026 sekitar pukul 04.30 WIB, disebutkan terjadi penggembokan dan perantaian gerbang di area lahan parkir yang saat ini tengah menjadi sengketa.
Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh petugas keamanan PT JIEP dengan pendampingan aparat TNI.
Terkait hal itu, pihak yang berkepentingan mempertanyakan kehadiran aparat TNI dalam kegiatan pengamanan tersebut, termasuk apakah aparat yang bersangkutan dilengkapi Surat Perintah Tugas dari kesatuannya.
Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai sejauh mana pengetahuan dan persetujuan pimpinan PT JIEP, khususnya Direktur PT JIEP, terhadap rencana dan pelaksanaan tindakan pengamanan tersebut.
Di sisi lain, polemik ini juga berkaitan dengan komunikasi hukum yang sebelumnya terjadi. Disebutkan bahwa pada 18 Desember 2025 telah dilakukan pembicaraan di lapangan yang mengarah pada rencana audiensi terkait kerja sama bisnis.
Menindaklanjuti hal tersebut, Jerry Nababan Kuasa Hukum Topan Maulana, menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Direktur PT JIEP pada 22 Desember 2025. Namun hingga awal Januari 2026, belum diperoleh tanggapan resmi.
Aspek lain yang turut disorot adalah kapasitas komunikasi kuasa hukum. Salah satu pihak mempertanyakan dalam kapasitas apa Raja Rajuandar seorang advokat dari kantor TSA Advocates melakukan komunikasi, mengingat dalam Surat Kuasa Khusus Nomor HK.05.01/4729/XI/2025 yang diberikan Direktur PT JIEP kepada kantor hukum tersebut, nama yang bersangkutan tidak tercantum secara eksplisit sebagai penerima kuasa.
Sejumlah pihak berharap PT JIEP membuka ruang dialog dan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan ini secara persuasif dan transparan, demi menghindari eskalasi konflik di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT JIEP belum memberikan keterangan resmi terkait rangkaian peristiwa tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi manajemen PT JIEP serta pihak terkait lainnya untuk memperoleh klarifikasi dan hak jawab.
(Nov Marbun )
